Dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2025 dengan tema: “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, Kejaksaan
Negeri Jayawijaya menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah sebagai penegak hukum, penjaga keadilan, dan pengawal kepentingan rakyat.
Momen ini menjadi pengingat bahwa keberadaan Kejaksaan harus selalu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kejari Jayawijaya dengan wilayah kewenangan hukum (yurisdiksi) di 8 Kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan, fokus pada kegiatan yang diarahkan pada sektor-sektor yang
langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas, diantaranya:
1. Jaga Desa.
Masih banyak Kampung/Desa terindikasi membuat laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana desa yang tidak transparan, bahkan ditemukan adanya laporan fiktif.
Padahal, dana ini seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pendidikan.
Kami menemukan indikasi pengadaan fiktif dan pengadaan bermasalah yang merugikan kualitas pendidikan anak-anak di seluruh Kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk sarana prasarana sekolah dan kesejahteraan guru
kerap tidak sampai pada sasaran.
3. Kesehatan.
Proyek pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan masih banyak yang tidak selesai tepat waktu, spesifikasi tidak sesuai, bahkan ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Hal ini
berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat.
4. Pekerjaan Umum dan Pemukiman.
Dalam pembangunan infrastruktur, terindikasi praktik pengadaan fiktif, mark-up, hingga proyek yang mangkrak masih terjadi. Kondisi ini menghambat kelancaran pembangunan serta mengurangi kualitas layanan publik.
5. Program Pemerintah Pusat.
Tidak hanya di tingkat daerah, program pemerintah pusat melalui instansi vertikal pun tidak lepas dari permasalahan pengadaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pengawasan dan akuntabilitas harus diperkuat di semua lini.
Dalam momentum Hari Lahir Kejaksaan ini, kami menegaskan bahwa langkah Kejaksaan Negeri Jayawijaya tidak hanya sebatas penindakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di masa depan.
Kejaksaan Negeri Jaya wijaya dalam melaksanakan kewenangannya akan melakukan pendekatan soft approach (Persuasif) dan hard approach (Represif).
Pendekatan Soft Approach akan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan fungsi kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta fungsi intelijen Kejaksaan.
Pendekatan Hard Approach akan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan fungsi Kejaksaan di bidang Pidana Khusus & Pidana Umum.
Hal-hal yang disampaikan di atas tujuannya jelas yaitu: agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang bermanfaat.
Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh agama, dan tokoh adat untuk bersama-sama membangun budaya anti korupsi di Papua Pegunungan.
Dengan tata kelola yang baik, kita dapat mewujudkan Papua Pegunungan yang maju, bersih dari korupsi, rakyat sejahtera, dan keadilan tegak untuk semua.
“Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”.
Oleh: Sunandar Pramono, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya).
