Pekanbaru, mediadihati.com – Keberadaan wakil rakyat di lembaga legislatif, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, merupakan representasi nyata dari aspirasi dan kepentingan masyarakat. Mereka mengemban amanah untuk memperjuangkan kebutuhan esensial rakyat, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.
Namun, tak jarang harapan masyarakat terhenti seusai pesta demokrasi, dan interaksi dengan wakil rakyat kembali terjalin menjelang pemilihan berikutnya. Fenomena permisif masyarakat, yang cenderung melupakan rekam jejak wakilnya dan mudah tergiur oleh transaksi politik sesaat, menjadi ironi tersendiri dalam dinamika demokrasi.
Di tengah dinamika tersebut, sebuah angin segar berhembus dari inisiatif anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM. Ia membawa program bantuan beasiswa yang menyasar ke masyarakat kurang mampu, memberikan kesempatan pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sebuah program beasiswa tersebut mendapat respon dari Akademisi bidang politik pemerintahan, Assoc Prof Dr Panca Setyo Prihatin, SIP, MSi, yang mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Dr Karmila Sari. Menurutnya, kemampuan seorang wakil rakyat untuk membawa alokasi anggaran pusat ke daerah pemilihan bukanlah mudah, terutama di tengah kondisi keterbatasan anggaran dan rasionalisasi kegiatan, ini merupakan kontribusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Assoc Prof Dr Panca yang biasa disapa Panca menyoroti respon cepat dan positif Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam terhadap program beasiswa ini.
“Sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah menjadi catatan penting yang perlu terus didorong. Kolaborasi semacam ini membuka pintu bagi kucuran program-program pusat yang dapat dinikmati secara langsung masyarakat di berbagai pelosok daerah,” ujar Dosen program magister ilmu pemerintahan di UIR.
“Contoh konkret di Rokan Hilir ini menjadi inspirasi bahwa ketika ada kesamaan visi dan misi antara wakil rakyat di pusat dan kepala daerah, maka implementasi program yang berpihak pada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien,” tambahnya.
Fenomena sinergi positif antara legislatif dan eksekutif ini diyakini tidak hanya terjadi di Riau, Panca menjelaskan pasca pelantikan dan pembekalan kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk yang baru-baru ini dilaksanakan di Magelang, muncul gelombang optimisme akan adanya gebrakan-gebrakan konkret di tingkat pemerintahan daerah. Pada episode awal kepemimpinan mereka, banyak kepala daerah menunjukkan komitmen untuk menuntaskan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.
“Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran dan tanggung jawab yang kuat untuk mewujudkan janji-janji kampanye dan memberikan dampak positif bagi kehidupan warga. Dan bisa dilihat dari inisiatif program beasiswa dan respons cepat dari pemerintah daerah menjadi contoh bagaimana representasi politik yang efektif dapat berbuah manis bagi masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu, (19/04/2025).
Panca menambahkan ketika wakil rakyat di tingkat pusat mampu mengartikulasikan kebutuhan daerah dan mengamankan sumber daya yang dibutuhkan, dan di sisi lain, pemerintah daerah responsif serta memiliki kapasitas untuk mengeksekusi program dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini sekaligus menjadi antitesis dari anggapan bahwa hubungan antara wakil rakyat dan konstituen hanya terjalin menjelang pemilihan.
Maka itu, keberhasilan program beasiswa ini menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara berbagai tingkatan pemerintahan. Sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan adanya contoh-contoh konkret seperti program beasiswa ini, diharapkan tumbuh kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal kinerja wakil rakyat dan pemerintah. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek politik sesaat, namun menjadi subjek yang berhak mendapatkan pelayanan dan program yang berkualitas. Sinergi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif, dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat, menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan, ungkap Panca.(***)
